JOMBANG– Pemerintah Kabupaten Jombang memastikan program bantuan seragam gratis bagi pelajar SD/MI dan SMP/MTs mulai masuk tahap pelaksanaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) menargetkan seluruh siswa penerima sudah menerima seragam baru paling lambat 20 Agustus 2026.
Kepala Bidang Pembinaan SD Disdikbud Kabupaten Jombang, Rhendra Kusuma, menyampaikan pengadaan tahun ini menggunakan sistem pengukuran langsung ke siswa. Mekanisme ini dipilih agar seragam lebih pas dan nyaman digunakan.
“Pertengahan Juli kain mulai datang. Mulai tanggal 13 Juli, bertepatan awal masuk sekolah tahun ajaran 2026/2027, penjahit akan turun langsung ke sekolah-sekolah untuk melakukan pengukuran kepada siswa,” kata Rhendra, Rabu (8/7/2026).
Dengan sistem ini, tidak ada lagi penggunaan ukuran standar S, M, L, maupun XL. Setiap siswa akan memiliki ukuran sesuai hasil pengukuran masing-masing.
“Semua siswa akan diukur satu per satu. Jadi ukurannya menyesuaikan masing-masing anak. Harapannya seragam yang diterima benar-benar nyaman dan bisa digunakan dengan baik,” jelasnya.
Setelah pengukuran, kain akan masuk tahap penjahitan sebelum didistribusikan ke sekolah. Disdikbud menargetkan seluruh proses produksi hingga penyerahan selesai pada 20 Agustus 2026.
“Target kami paling lambat tanggal 20 Agustus 2026 seluruh seragam sudah diterima siswa,” tegas Rhendra.
Program ini menyasar sekitar 46 ribu siswa di Kabupaten Jombang. Rinciannya 20 ribu siswa SD/MI dan 26 ribu siswa SMP/MTs.
Untuk jenjang SD/MI, siswa menerima seragam nasional merah putih dan seragam Pramuka. Sementara SMP/MTs menerima seragam nasional putih biru dan seragam Pramuka.
Pemkab Jombang mengalokasikan anggaran pengadaan kain sebesar Rp8,85 miliar. Terdiri dari Rp3,51 miliar untuk SD/MI dan Rp5,34 miliar untuk SMP/MTs.
Rhendra menyebut program ini merupakan komitmen Pemkab Jombang meringankan beban orang tua sekaligus mewujudkan pemerataan akses pendidikan.
“Program seragam gratis ini diharapkan tidak hanya menjadi bantuan perlengkapan, tetapi juga simbol perhatian pemerintah daerah terhadap dunia pendidikan yang lebih inklusif,” pungkasnya. (ber)
