Jombang, mediarakyatpost – Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Jumat, 30 Januari 2025, sebagai upaya memperkuat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan.
FKP menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah selaku penyelenggara layanan dengan masyarakat sebagai penerima manfaat, untuk membahas pengalaman, keluhan, harapan, serta saran perbaikan atas layanan yang selama ini diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
Kegiatan ini melibatkan berbagai elemen strategis, antara lain penyelenggara layanan, pengguna layanan, pemangku kepentingan pelayanan publik, ahli dan praktisi di bidang terkait, organisasi masyarakat sipil, serta perwakilan media massa.
Forum Konsultasi Publik merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang partisipatif. Melalui FKP, masyarakat tidak hanya diberi hak untuk menerima layanan, tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam proses penyusunan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan pelayanan publik.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Bambang Sriadi menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang partisipasi masyarakat serta meningkatkan transparansi dalam setiap proses pelayanan. Ke depan, forum semacam ini diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai sarana evaluasi dan perbaikan layanan publik.
“Tujuan utama FKP adalah membangun pemahaman bersama antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus menemukan solusi atas berbagai tantangan pelayanan publik. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan diharapkan lebih adaptif terhadap kebutuhan riil di lapangan serta mampu memberikan manfaat yang optimal, ” tuturnya
Peran serta tersebut diwujudkan dalam bentuk kerja sama, penyampaian aspirasi, serta kontribusi pemikiran guna menciptakan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
forum ini juga menjadi ruang diskusi terhadap rancangan kebijakan yang akan diterapkan. Peserta diajak untuk memahami arah kebijakan pemerintah sekaligus memberikan pandangan terhadap potensi dampak yang mungkin timbul di tengah masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan diharapkan lebih adaptif terhadap kebutuhan riil di lapangan serta mampu memberikan manfaat yang optimal.
Dengan adanya Forum Konsultasi Publik, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang partisipasi masyarakat serta meningkatkan transparansi dalam setiap proses pelayanan. “Ke depan, forum semacam ini diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai sarana evaluasi dan perbaikan layanan publik”, terang Kadis
Melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan di sektor ketahanan pangan dan perikanan diyakini dapat terwujud secara berkesinambungan, sekaligus mendukung terciptanya pelayanan publik yang prima dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. (ber)
