Jombang,mediarakyatpost – Dinas Pertanian Kabupaten Jombang menggelar rapat koordinasi dan kerja Brigade Lapangan (BP) di Aula Dinas Pertanian setempat, Rabu (26/8). Acara ini dihadiri Kepala Dinas Pertanian Jombang Ir. Much. Rony, M.M., Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, Eko Purwanto, bersama 17 orang Brigade Lapangan yang dibentuk langsung oleh pemerintah pusat.
Ke-17 Brigade Lapangan ini ditugaskan khusus untuk mengawal dan memantau lokasi-lokasi lahan oplah sebagai bagian dari program kegiatan tahun 2025. Dalam tahun 2026 pemerintah juga merencanakan pembentukan tim oplah tambahan untuk memperkuat jangkauan pengawasan.
Setiap Brigade Lapangan memiliki tanggung jawab pengelolaan wilayah seluas 150 hingga 200 hektar. Penentuan batas wilayah kerja tidak dilakukan secara kaku, melainkan disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan—meliputi faktor lingkungan, kesuburan tanah, ketersediaan sumber air, serta karakteristik geografis lainnya agar pengelolaan berjalan efektif dan efisien.
Kepala Dinas Pertanian melalui Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Eko Purwanto menjelaskan bahwa keberadaan Brigade Lapangan didukung sepenuhnya oleh program bantuan alat mesin pertanian (alsintan) yang lengkap, antara lain traktor, cambie, drone pertanian, serta peralatan pendukung lainnya. Pemberian fasilitas ini bertujuan utama agar para petani tidak lagi mengalami kesulitan atau kendala saat membutuhkan alat bantu pertanian modern, sehingga proses budidaya dapat berjalan lebih cepat, hemat biaya, dan menghasilkan kualitas yang lebih baik.
Dalam agenda rapat hari ini, “juga dilaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Brigade Lapangan selama tiga bulan terakhir. Hasil penilaian menunjukkan ada satu tim yang dinilai paling unggul dan teliti dalam menjalankan tugasnya, sehingga diberikan penghargaan khusus. Langkah ini diambil sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi agar seluruh anggota tim semakin terpacu semangatnya, meningkatkan kualitas kerja, dan saling berkompetisi secara sehat untuk hasil yang lebih maksimal, ” terangnya
Eko Purwanto menegaskan visi besar program ini, yaitu mewujudkan lembaga petani yang berjalan secara modern dengan sistem manajemen organisasi dan keuangan yang rapi, transparan, serta akuntabel—menjadi contoh atau model yang baik bagi petani. Pemerintah pusat menetapkan target kemampuan pengelolaan dan produktivitas setara 10 juta rupiah per bulan, dan seluruh jajaran dinas berupaya keras agar target tersebut dapat tercapai sesuai rencana kerja.
Pihaknya mengakui adanya berbagai hambatan dan pengalaman berharga yang ditemui di lapangan, salah satunya masalah regenerasi petani yang semakin mendesak: banyak petani yang sudah berusia lanjut, sementara anak-anak mereka tidak berminat meneruskan usaha tani karena dianggap berat. Sebagai solusi cerdas agar lahan tetap produktif dan tidak terlantar, pemilik lahan dapat menyerahkan pengelolaannya kepada Brigade Lapangan dengan sistem pembagian hasil yang disepakati bersama secara adil. Cara ini memastikan lahan tetap tergarap optimal, teknologi diterapkan dengan baik, dan pendapatan petani tetap terjamin meski tidak lagi mengelola sendiri. (Nic)
