Tempat Sampah 50 Liter Rp280.000 di Jombang Jadi Sorotan, DLH: Wajar Lihat Merek & Kualitas

JOMBANG, mediarakyatpost– Pengadaan sarana pendukung Program Desa Berseri di Kabupaten Jombang mendapat sorotan setelah harga tempat sampah injak kapasitas 50 liter tercantum Rp280.000 per unit dalam katalog elektronik.

Pengadaan tersebut disebut merupakan bagian dari Program Desa Berseri yang direalisasikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jombang di tiga desa. Total terdapat 55 unit tempat sampah, masing-masing disalurkan ke Desa Rejoagung, Desa Jabon, dan Desa Carangrejo.

Kepala Bidang Konservasi DLH Kabupaten Jombang, Lilik Purwati membenarkan pengadaan tersebut. Menurutnya, distribusi dilakukan sebanyak 18 unit di dua desa dan 19 unit di satu desa, saat dikonfirmasi pada selasa (6/10/23)

Persoalan muncul ketika harga satuan barang tersebut dipertanyakan. Dengan harga Rp280.000 per unit, nilai 55 unit secara matematis mencapai Rp15,4 juta.

Lilik memastikan harga tersebut masih dalam kategori wajar. Ia menyebut kewajaran harga dilihat dari merek dan kualitas produk.

“Wajar, dilihat dari merek dan kualitas,” kata Lilik.

Ia juga menyatakan DLH telah melakukan pembandingan harga sebelum memilih penyedia. Menurut Lilik, harga dari penyedia lain justru rata-rata lebih tinggi untuk produk dengan merek dan kualitas yang sama.

“Rata-rata lebih mahal dari penyedia yang terpilih dengan merek dan kualitas yang sama,” ujarnya.

Meski demikian, penjelasan tersebut menyisakan ruang klarifikasi yang cukup penting, terutama mengenai metode survei harga yang dilakukan DLH.

Lilik menyebut bukti pendukung terkait kewajaran harga tercantum dalam lampiran kertas kerja Dokumen Pengajuan Pengadaan. Ia juga memastikan proses pemeriksaan telah dilakukan dan spesifikasi barang dinilai telah sesuai dengan harga.

Namun, pertanyaan mendasarnya adalah: survei harga tersebut dilakukan terhadap siapa dan menggunakan metode seperti apa?

Apakah DLH membandingkan harga dengan beberapa penyedia di katalog elektronik, melakukan survei kepada toko atau distributor di pasar umum, atau menggunakan sumber pembanding lainnya?

Hal tersebut penting karena harga katalog tidak selalu identik dengan harga pasar. Untuk menguji kewajaran harga pengadaan pemerintah, pembanding idealnya harus memiliki spesifikasi yang benar-benar setara, termasuk kapasitas, bahan, ukuran, ketebalan material, merek, fitur injak, kualitas, hingga komponen lain yang memengaruhi harga.

Terlebih, muncul dugaan bahwa tidak terdapat proses penawaran atau negosiasi harga dari pihak DLH kepada penyedia. Dugaan ini tentu perlu dikonfirmasi secara langsung kepada DLH maupun pihak yang menangani proses pengadaan.

Jika memang tidak dilakukan negosiasi, publik berhak mengetahui apa dasar DLH menetapkan harga tersebut sebagai harga yang paling menguntungkan bagi pemerintah.

Sebaliknya, apabila negosiasi atau pembandingan harga memang dilakukan, dokumen dan mekanismenya dapat menjadi dasar untuk menjelaskan kepada publik mengapa harga Rp280.000 per unit dianggap rasional.

Persoalan ini pada akhirnya bukan semata-mata menentukan apakah Rp280.000 mahal atau murah.

Yang jauh lebih penting adalah apakah pemerintah memiliki data pembanding yang cukup untuk membuktikan kewajaran harga tersebut.

Sebab, apabila DLH menyatakan telah melakukan survei, maka setidaknya terdapat sejumlah informasi yang dapat diuji, antara lain nama penyedia pembanding, harga yang ditawarkan, spesifikasi produk, merek, kualitas, hingga alasan mengapa penyedia dengan harga Rp280.000 dipilih.

Apalagi pengadaan tersebut menggunakan uang negara. Sekalipun nilainya sekitar Rp15,4 juta, prinsip efisiensi, transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi bagian penting dalam setiap belanja pemerintah.

Dengan demikian, pernyataan bahwa harga tersebut “wajar karena merek dan kualitas” seharusnya dapat diperkuat dengan dokumen pembanding yang konkret.

Publik tidak cukup hanya diberi tahu bahwa harga sudah disurvei. Publik juga perlu mengetahui bagaimana survei itu dilakukan dan apa hasilnya.

Jika dokumen pembanding menunjukkan bahwa produk dengan spesifikasi dan kualitas setara memang berada di kisaran harga tersebut atau bahkan lebih tinggi, maka polemik harga tentu dapat dijelaskan secara objektif.

Sebaliknya, jika terdapat produk dengan spesifikasi setara yang jauh lebih rendah, pertanyaan mengenai efisiensi pemilihan harga dan penyedia menjadi relevan untuk dijawab.

Karena itu, titik persoalannya kini bukan lagi sekadar “Rp280 ribu mahal atau tidak”, melainkan “apa bukti bahwa Rp280 ribu merupakan harga yang wajar dan paling rasional berdasarkan survei pasar yang dilakukan DLH?”

Di sinilah transparansi dokumen pengadaan menjadi penting—agar klaim kewajaran harga dapat diuji berdasarkan data, bukan sekadar pernyataan. Bersambung. (Tim)