Belanja Gabah DKPP Jombang Jadi Sorotan, Publik Menanti Transparansi Pengadaan

Jombang Media rakyatpost.com – Penggunaan anggaran daerah dalam program hibah isi lumbung Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2026 menjadi perhatian. Pengadaan gabah kering giling (GKG) senilai Rp395.320.000 tersebut menyisakan sejumlah hal yang perlu dijelaskan, khususnya terkait pembentukan harga dan proses penentuan rekanan.

Mengacu pada data Rencana Umum Pengadaan (RUP) Nomor 627398541, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp420 juta untuk kegiatan tersebut. Dari pagu itu, nilai kontrak yang tercatat mencapai Rp395,32 juta. Dalam data pengadaan, Putra Fazza Berkah tercantum sebagai pihak penyedia.

Besarnya nilai belanja tersebut tentu membutuhkan keterbukaan informasi. Terlebih, pengadaan komoditas pangan memiliki aspek yang perlu diperhitungkan secara cermat, mulai dari kualitas gabah, harga pasar, volume kebutuhan hingga biaya distribusi.

Dari penelusuran katalog elektronik, ditemukan penawaran gabah kering dengan harga Rp10.000 per kilogram di luar PPN. Produk tersebut menawarkan varietas Ciherang dan Inpari 32 kelas premium, dengan kadar air 14 persen, kadar hampa 1 persen, kadar rusak 0,5 persen, serta barang lain sebesar 0,01 persen.

Temuan harga tersebut belum bisa dijadikan patokan langsung terhadap nilai transaksi DKPP. Namun, informasi itu dapat menjadi salah satu bahan pembanding untuk menguji apakah harga dalam kontrak telah melalui perhitungan yang memadai.

Sampai sejauh mana harga pembelian gabah ditetapkan? Berapa nominal yang disepakati untuk setiap kilogramnya?

Pertanyaan ini penting mengingat nilai kontrak mencapai ratusan juta rupiah. Rincian volume pengadaan dan harga satuan menjadi informasi mendasar agar masyarakat dapat mengetahui komponen pembentuk nilai kontrak.

Begitu pula dengan mekanisme negosiasi. Apakah penyedia mengajukan harga awal yang kemudian ditawar oleh pihak DKPP? Jika ada perubahan harga, berapa selisihnya dan apa dasar pertimbangannya?

Dokumen pendukung, termasuk berita acara negosiasi, menjadi bagian penting untuk memperlihatkan bahwa kesepakatan harga tidak dilakukan tanpa pertimbangan yang terukur.

Sebab, anggaran yang lebih rendah dari pagu bukan satu-satunya ukuran efisiensi. Pemerintah juga harus mampu menunjukkan bahwa harga yang disepakati sebanding dengan kualitas dan jumlah barang yang diterima.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah proses pemilihan Putra Fazza Berkah sebagai penyedia.

Apakah DKPP terlebih dahulu melakukan pemetaan harga dari sejumlah pelaku usaha? Adakah penawaran alternatif yang dijadikan bahan evaluasi sebelum kontrak ditetapkan?

Jika terdapat survei pasar, hasilnya perlu dijelaskan. Termasuk identitas penyedia pembanding, perbedaan harga yang ditawarkan, serta pertimbangan teknis yang menjadi dasar keputusan.

Informasi tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan pengadaan didasarkan pada kebutuhan dan pertimbangan yang objektif, sekaligus memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Persoalan spesifikasi juga patut mendapat perhatian. Dalam informasi katalog elektronik, kadar hampa produk tercantum sebesar 1 persen. Sementara dokumen spesifikasi pekerjaan DKPP menyebutkan batas maksimal kadar kotoran atau hampa sebesar 3 persen.

Perbedaan angka tersebut perlu diterangkan agar tidak menimbulkan penafsiran berbeda mengenai standar kualitas barang yang sebenarnya dipersyaratkan.

Bagaimana proses pemeriksaan dilakukan ketika gabah diterima? Apakah dilakukan pengujian kualitas atau pemeriksaan berdasarkan dokumen dari penyedia? Siapa yang memastikan seluruh barang sesuai dengan persyaratan kontrak?

Pengawasan semacam ini penting karena kualitas komoditas yang dibeli berkaitan langsung dengan tujuan program hibah isi lumbung.

Program ketahanan pangan semestinya tidak hanya dinilai dari terlaksananya kegiatan, tetapi juga dari kualitas proses pengadaan dan manfaat yang dihasilkan.

Dengan nilai kontrak Rp395,32 juta, DKPP Kabupaten Jombang memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan secara rinci bagaimana anggaran tersebut digunakan.

Keterbukaan mengenai harga satuan, jumlah gabah, proses negosiasi, survei pasar, pemilihan penyedia, serta pemeriksaan kualitas merupakan hal yang layak diketahui masyarakat.

Hingga seluruh aspek tersebut mendapatkan penjelasan, pertanyaan mengenai kewajaran harga dan dasar pemilihan penyedia masih membutuhkan jawaban resmi dari pihak terkait.

Pengawasan publik bukan bentuk penghakiman terhadap pihak tertentu. Sebaliknya, hal itu merupakan bagian dari kontrol terhadap penggunaan anggaran daerah.

Jangan sampai laporan penyerapan anggaran berhenti pada angka-angka kontrak. Pemerintah juga harus mampu membuka bagaimana uang rakyat dibelanjakan dan apa manfaat nyata yang diterima masyarakat.(tim)